Memaknai Terbenamnya “Islam Politik” di Sudan, Afrika

0
153
views
Gambar: AfricanQuarters

Seperti dikatakan oleh orang bijak, “waktu terus berputar, kadang diatas kadang dibawah”, demikian pun matahari terbit dan terbenam. Perkataan ini mengingatkan situasi Sudan terkini, negara yang dijuluki negeri dua nil harus berbalik arah dari kiblat Osama bin Laden ke kiblat negeri Paman Sam. Kemerdekaan Sudan di tahun 1956 menyimpan memori kebaikan Presiden Soekarno dalam konferensi Asia-Afrika yang membuatkan bendera dari kain putih bertuliskan “Sudan” karena Sudan belum merdeka. Watak keislaman masyarakat Sudan dibentuk oleh rangkaian sejarah dari Era Kerajaan Islam, Kerajaan Turki, Negara Al-Mahdi, Negara Sudan Dualisme Inggris-Mesir hingga berdirinya Republik Sudan. Watak itu adalah watak sufistik dan moderat hingga Islamic Movement/IM berusaha merubah watak tersebut namun tidak membuahkan hasil bahkan kekalahan total.

Meminjam istilah salah satu Mustasyar PCINU Sudan; Syekh Hasyim Al-Mu’tashim yaitu “Islam Politik” dan “Politik Islam”, pergantian kekuasaan dari tangan Omer Al-Bashir/IM yang dianggap rezim “Islam Politik” selama 30 tahun, transisi Sudan bergerak tidak menentu menuju “Politik Islam” dengan harapan suksesi pemilu tahun 2022. “Islam Politik” dan “Politik Islam” mengandung dua kata yang sama tetapi berbeda dan bersaing. Rezim “Islam Politik” bertahan dengan watak agresifnya –jika sulit dikatakan represif- dan berani kehilangan sebagian wilayahnya yaitu negara Sudan Selatan yang saat ini dikenal demi sebuah pandangan yang monolitik. Hal ini mengingatkan betapa semangat perbedaan etnis dan agama telah menjadi bahan bakar perpecahan Sudan kala itu, seperti perbedaan wahabi-syi’ah yang membakar konflik di Irak, Suriah dan Yaman.

Narasi politik Pemerintah Transisi dalam proses mengawal perubahan ideologi negara dari “Islam Politik” menuju “Politik Islam” memegang asas negara sipil bukan negara agama. Kajian moderasi Islam serta relasi agama dan negara menjadi penting seiring tantangan ideologi “Islam Politik” khas Sudan yang lahir dari Ikhwan Al-Muslimin yang masih hidup dan bergerak senyap, disamping tantangan wahabisme yang menjadi benalu di hampir seluruh negaras muslim. Hal yang biasa ketika perubahan ideologi penguasa baru akan disertai perubahan mitra bernegara. Sudan yang sebelumnya bermitra dengan Qatar dan Turki dalam menyatukan kekuatan negaras Arab menghadapi hegemoni AS dan Israel, beralih ke mitra baru yaitu Mesir dan Persatuan Emirat Arab, tentunya negara-negara Barat terutama AS dan Inggris. Akhirnya, Sudan yang sejak lama menunjukkan sikap antinya AS dan Israel, mendadak melakukan normalisasi dengan Israel dengan mind-set baru “Kerukunan Agama-Agama Abrahamik”.

Rezim “Islam Politik” benar-benar terbenam dan berganti rezim baru “Politik Islam” yang terbit dengan tantangan sekulerisme dan libelarismenya. Sebagian besar ulama Sudan tidak ingin Sudan kehilangan identitasnya dan mencita-citakan Konstitusi Sudan mengacu pada aliran/madzhab fikih Maliki. Jalan baru yang ditempuh setelah revolusi adalah melakukan kerjasama moderasi beragama dengan Mesir yang telah menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teror, disamping Uni Emirat dan Saudi Arabia. Da’i dan khatib di sekitar 2 (dua) juta masjid di seluruh wilayah Sudan menjadi target pembekalan moderasi beragama dalam menghadapi radikalisme dan warisan politisasi agama. Hal ini tidak lepas dari pengaruh proposal terlaris AS di negara-negara muslim untuk mengangkat program kontra-radikalisme sebagai upaya merebut hegemoni sebagai negara adikuasa.

Rezim “Islam Politik” dalam konteks Sudan adalah entitas Gerakan Islamis/National Congress Party yang lahir dari ideologi Ikhwanul Muslimin dan didukung oleh Entitas Wahabi di Sudan. Awal mula keberadaan jaringan Ikhwanul Muslimin/IM di Sudan adalah tahun 1949 setelah kedatangan Delegasi IM Mesir dipimpin oleh Jamaludin As-Sanhuri. Setelah konsolidasi dan penyamaan misi kaders IM di Sudan, pada tahun 1969 kaders IM memilih Ketua Umum IM Sudan dan pilihan itu jatuh pada seorang cendekiawan muslim bernama Dr. Hasan At-Turabi. Dibawah kepemimpinan At-Turabi, IM terpolarisasi menjadi dua kubu; modernis di pihak At-Turabi dan konservatif di pihak Syekh Shadiq Abdullah Abdul Madjid. Pada tahun 1986, Hasan At-Turabi keluar dari IM dan mendirikan wadah sendiri bernama National Islamic Front/NIF yang memadukan misi dirinya dengan misi IM.

Pada tahun 1989, NIF berhasil mempelopori gerakan politik melengserkan Sadiq Al-Mahdi dari kursi kekuasaannya dan mengantarkan Omer Al-Bashir menjadi Presiden Sudan. Pada tahun 1994, Presiden Omer Al-Bashir mengganti nama NIF dengan National Congress Party/NCP sebagai upaya menutupi kebesaran At-Turabi hingga muncul perselisihan sengit antara keduannya. Pada tahun 1999, At-Turabi mendirikan partai baru bernama Popular Congress Party/PCP untuk menyaingi Omer Al-Bashir namun tidak berhasil. Omer Al-Bashir akhirnya tetap berkuasa, bahkan beberapa kali menjebloskan At-Turabi ke dalam penjara hingga akhirnya PCP tertunduk dan berkoalisi dengan NCP hingga barakhirnya kepemimpinan Omer Al-Bashir di tangan massa unjuk rasa tahun 2019. Di masa rezim Omer Al-Bashir yang berkuasa 30 tahun, keberadaan IM hanya bersifat simbolik dan muncul anggapan umum bahwa IM adalah NCP itu sendiri. Dapat pula dikatakan, setiap IM adalah NCP dan tidak semua NCP adalah IM. Oleh karena itu, paska lengsernya Omer Al-Bashir, rezim baru segera membubarkan NCP bukan IM dengan anggapan IM di Sudan tidak berbahaya karena keberadaannya hanya simbolik, bahkan dimanfaatkan oleh rezim lama/Omer Al-Bashir untuk mendapatkan simpati Turki dan Qatar sebagai donatur utama Sudan, disamping langkah politik Omer Al-Bashir yang cenderung pragmatis.

Baca juga: Mahmud Muhammad Thaha; Cendekiawan Muslim Sudan yang Berakhir di Tiang Gantung

Berbeda dengan IM, Entitas Wahabi di Sudan mulai berkembang dengan berdirinya organisasi sosial keagamaan yaitu Anshar Sunnah. Organisasi ini didirikan oleh Alumni Al-Azhar (Syekh Mohamed Hamed Al-Faqa) pada tahun 1926 dengan semangat melawan budaya Islam lokal yang dianggap bid’ah. Perkembangan berikutnya, Anshar Sunnah bergabung dengan rezim IM tahun 2007 dan membuka akses Alumni Saudi Arabia di pemerintahan, terutama di Kementerian Agama, Badan Nazional Zakat dan Majma Fikih Sudan. Hubungan Saudi Arabia dengan Sudan semakin menguat setelah Sudan memutus hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 2016 dan menutup seluruh pusat kebudayaannya di Sudan.

Sebagai konsekuensi perubahan, Pemerintah Transisi sering mendapat kritik dari Entitas Wahabi karena pernyataannya cenderung sekuler. Meskipun demikian, khatib jum’at dan pejabat dari entitas wahabi cenderung dibiarkan seperti adanya dominasi mereka di Majma Fikih Sudan yang merupakan institusi pembuat fatwa, meskipun fatwanya berseberangan dengan kemauan pemerintah seperti halnya fatwa bahwa normalisai Sudan-Israel adalah haram. Dalam menghadapi entitas Wahabi, Pemerintah Transisi menggunakan cara pembinaan bukan konfrontasi sebagaimana langkah “menutup pintu” bagi masuknya khatib dan da’i IM. Saat ini, tokohs IM cenderung menjaga jarak dengan entitas mahasiswa Indonesia untuk menghindari kecurigaan rezim baru, bahkan tidak sedikit berusaha meninggalkan Sudan demi mengamankan diri dari dendam politik orang lama. IM masih mungkin terbit kembali jika terdapat peluang di balik polarisasi politik bernegara yang cenderung pragmatis. Hal ini karena bernegara tidak mudah dan negarawan membawa tanggung jawab moral untuk selalu berpihak kepada kepentingan bangsa dan negaranya. Sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, Pemerintah Transisi melakukan langkah kontra-radikalisme dengan menghentikan gerak entitas IM di dunia dakwah dan birokrasi meskipun organisasinya tidak dibubarkan. IM masih ada dan bergerak senyap sambil menunggu situasi yang tepat untuk tampil dengan skenario baru mengembalikan kejayaan umat Islam sebagaimana simbolisasi masjid Turki di kota Khartoum.

Penulis: K.H. Ribut Nur Huda, MA (Mustasyar PCINU Sudan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here