PCINU SUDAN

Pertama Kali di Luar Negeri, NU Sudan Gelar Halaqah Fikih Peradaban

Halaqah Fikih Peradaban

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Sudan menggelar acara Halaqah Fikih Peradaban di Wisma PCINU Sudan pada Rabu (15/9) pukul 15.30 CAT. K.H. Mahbub Ma’afi Ramdhan, S.H.I. yang merupakan Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dan anggota Komisi MUI Pusat menjadi narasumber pada acara yang dihadiri ratusan diaspora Indonesia di Sudan tersebut.

Baca juga Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama (العربية)

Rangkaian agenda kunjungan delegasi PBNU di Sudan dimanfaatkan dengan baik oleh PCINU Sudan untuk ikut andil dalam rangkaian Halaqah Fikih Peradaban di 250 titik di Indonesia menuju Muktamar Internasional Fikih Peradaban pada puncak peringatan 1 abad NU, yang akan digelar pada Februari tahun depan. Acara ini menjadikan Sudan sebagai negara pertama di luar Indonesia yang menggelar halaqah fikih peradaban.

Acara yang mengambil tema “Fikih Siyasah & Tatanan Dunia Baru” bertujuan ubtuk mendiskusikan dan merumuskan fikih siyasah dalam konteks negara bangsa yang meliputi status kewarganegaraan, kedudukan minoritas, konsep al-thughur atau batas yang harus dijaga setiap saat melalui jihad tahunan (permanent jihad), serta kaidah pokok dalam pergaulan internasional.

Acara tersebut juga digelar untuk meningkatkan iklim ilmiah di kalangan pesantren guna merespons isu-isu kontemporer sebagai upaya untuk berkontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan pesantren.

Ketua Tanfidziyah PCINU Sudan, Ust. M. Abdur Rokhim, mengatakan menyelesaian problematika global saat ini menjadi tugas para kader NU.

“(Acara ini) menjadi tambahan spirit bagi kader-kader NU Sudan dalam menumbuhkan kapasitas intelektual dan tanggap dalam memberikan solusi terhadap problematika global, sebagai tugas generasi yang mendapat mandat peradaban,” ucapnya kepada redaksi pcinusudan.com.

“Fikih Siyasah & Tatanan Dunia Baru”

Maksud dari tema acara adalah salah satu implikasi dari adanya negara nasional ini adalah hilangnya “al-thughur” tadi, yaitu batas yang harus dijaga setiap saat melalui jihad tahunan (permanent jihad). Sementara itu tata kelola dunia baru saat in diatur berdasarkan kesepakatan-kesepakatan (syuruth) yang disebut “konvensi” di bawah payung lembaga multilateral bernama Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations). Dalam payung baru ini, batas-batas negara nasional disepakati bersama dan dilindungi melalui perjanjian internasional. Dengan demikian, konsep “al-thughur” yang lama pantas dipikirkan kembali dalam kontes politik global semacam ini.

Materi yang Disampaikan Narasumber

Kita berada pada era yang sangat dinamis. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga kita sering kali merasa tidak siap dalam menghadapinya. Di sisi lain, kita juga tidak tahu ke mana arah perubahan yang pasti dan seperti apa bentuk dari keseimbangan baru yang dibentuk oleh perubahan ini.

Namun, hal yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa perubahan demi perubahan yang dialami oleh manusia atau peradaban manusia adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Perubahan-perubahan tersebut kemudian juga membutuhkan respons yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebuah perubahan akan menjadi masalah jika kita tetap memaksakan respons atau model respons lama untuk dunia yang terus berubah. Maka perlu adanya usaha serius untuk melihat kembali relevansi respons-respons yang telah usang. Fatwa sendiri adalah sebuah ijtihad para ulama untuk merespons perubahan-perubahan pada zamannya.

Setidaknya ada empat jenis perubahan yang terjadi dalam peradaban manusia saat ini; perubahan tata politik dunia, perubahan demografi, perubahan standar norma, dan globalisasi.

Urgensi Fikih Peradaban

Salah satu kekuatan komunitas ilmiah di lingkungan pesantren-pesantren nahdliyin adalah adanya warisan intelektual yang tertuang dalam kitab-kitab klasik yang disebut Kitab Kuning. Dalam literatur kitab kuning ini termuat pikiran-pikiran ulama klasik Islam yang hidup pada rentang abad ke-8 hingga awal abad ke-20, sebuah rentang waktu yang amat panjang sekali yang sejak Dinasti Umayyah hingga Dinasti Utsmaniyah. Tentu saja, buah pikiran ulama ini menggambarkan situasi pada zamannya, terutama situasi pra-negara nasional.

Warisan-warisan pemikiran ini tergambar, antara lain dalam literatur “fikih siyasah”, yaitu fikih yang berkenaan dengan masalah kenegaraan. Fikih siyasah sebagaimana tergambar dalam kitab-kitab seperti al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Imam al-Mawardi, atau dalam bab mengenai jihad, imamah (kepemimpinan politik dan keagamaan), peradilan (al-qadla’ wa al-syuhud), dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh konteks politik negara khilafah.

Salah satu ciri negara khilafah yang paling menonjol adalah dua hal: konsep kewargaan yang berbasis agama dan tidak adanya batas-batas wilayah yang jelas (daulah ghairu mahdudah). Misalnya, dalam bab mengenai jihad dalam kitab Fath al-Mu’in, dikatakan bahwa jihad dalam pengertian perang militer wajib diadakan setiap tahun atau minimal sekali. “Wa huwa fardlu kifayatin kulla ‘amin,” demikian teks yang kita baca dalam bab jihad di Fath al-Mu’in. Gagasan tentang jihad yang wajib dilakukan setiap tahun ini jelas terkait dengan konteks yang spesifik pada zaman negara-negara pra-nasional.

Dalam konteks politik seperti ini, setiap imperium (yaitu negara yang melintasi batas-batas nasional dan meliputi tanah yang luas dan etnisitas yang beragam) berusaha untuk memperluas wilayah setiap saat. Dengan demikian, setiap negara akan merasa mendapatkan ancaman dari negara lain. Inilah yang menjelaskan kenapa setiap negara harus menjaga perbatasan mereka setiap saat.

Dalam fikih siyasah klasik dikenal konsep tentang “al-thughur”, yaitu batas terjauh setiap wilayah negara. Di batas inilah jihad harus dilakukan setiap saat untuk mencegah invasi baik dari negara imperium lain, maupun dari pasukan non-negara yang terdiri dari kekuatan suku-suku.

Kita bisa menyebut bahwa fikih siyasah kita, untuk sebagian besar, ditulis dalam konteks peradaban pra-negara bangsa atau negara nasional, yang disebut dengan “hadlaratu ma qabla al-duwal al-wathaniyyah”.//(Najmuddin)

Baca juga Dialektika Usul Fikih; Respons Santri Menjawab Problematika Modern

Tinggalkan Balasan

Artikel Terbaru

Instagram Post

Rundown Acara Konfercab ke-21 PCINU Sudan Ayo ikuti keseruan rangkaian acara Konfercab ke-21 PCINU Sudan dengan tema “Satu Abad NU; Meneguhkan Peran Khidmah dan Aktualisasi Visi Multirateral An-Nahliyyah” , mulai tanggal 27 September 2022 - 22 Oktober 2022 _________________________________________ Ikuti terus Akun media sosial PCINU Sudan agar kalian tidak ketinggalan acara-acara dan info menarik terkait PCINU Sudan Instagram : pcinusudan Facebook : Nu Sudan YouTube : PCINU Sudan Website : www.pcinusudan.com _________________________________________ #PCINUSudan #KONFERCAB21NUSudan #GointernasionalNU #KoinKONFERCAB #MuslimatNUSudan #NahdlatulUlama
%d blogger menyukai ini: